Kip: Administrasi Isu Tragedi Asap Di Riau Sangat Buruk

Foto: Dok. Detikcom

Jakarta -Sudah beberapa hari asap kebakaran dan pembakaran hutan di Riau dan provinsi sekitarnya menyesakkan nafas warga Riau dan sekitarnya. Bahkan asap sudah menyebar ke negara tetangga menyerupai Malaysia dan Singapura, sudah menjadikan gangguan kesehatan dan kenyamanan masyarakat, serta menyulut amarah negara tetangga.

Media internasional pun sudah mengeksposenya yang telah menciptakan aib Indonesia. Bukan saja imbas mengganggu kesehatan dan mencoreng nama baik bangsa tetapi juga mengganggu ekonomi sebab kuat terhadap penerbangan, kemudian lintas darat, dan acara pelaku ekonomi.

Namun hingga sekarang pemerintah yang berkompeten, baik di sentra maupun daerah, belum menunjukkan informasi dan klarifikasi yang patut kepada masyarakat wacana penyebab asap, wilayah penyebaran, imbas terhadap kesehatan dan ekonomi, serta upaya-upaya penanggulangan beserta setandar mekanisme operasi (SOP) untuk penanggulangan penyebab dan penyelamatan warga atau masyarakat. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan tubuh publik terkait tidak terinformasikan kepada masyarakat sehingga menjadikan pertanyaan, apakah sejatinya pemerintah telah berbuat untuk tragedi ini?

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Abdulhamid Dipopramono, dalam siaran persnya kepada detikcom, Selasa (15/9/2015), menilai perilaku pemerintah ketika ini yang seolah tak peduli dan lamban dalam menangani asap ini merupakan pelanggaran hukum.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 wacana Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disebutkan bahwa pemerintah sebagai tubuh publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang sanggup mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Penyebarluasan informasinya juga wajib disampaikan dengan cara yang gampang dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang gampang dipahami.

Secara rinci disebutkan dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2010 bahwa kebakaran hutan merupakan insiden yang harus diumumkan pemerintah secara serta-merta dengan standar penginformasian yang sudah ditetapkan. Antara lain pemerintah harus secara resmi dan segera mengumumkan potensi ancaman dan sebaran dampaknya, pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak, mekanisme dan tempat penyelamatan untuk menghindari dampak, cara mendapatkan proteksi dari pihak berwenang, pihak-pihak yang wajib menunjukkan informasi dan tatacaranya, serta upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam menanggulangi ancaman dan atau dampaknya.

Dalam peraturan perundangan juga disebutkan bahwa pemerintah wajib memenuhi standar pengumuman informasi yang ada dan memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang mendapatkan izin dan atau melaksanakan perjanjian kerja. Dalam konteks asap ini yakni perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan proses bisnis tempat hutan menyerupai HTI dan perkebunan sawit, baik yang berada di lokasi maupun kantor pusatnya.

Dengan penanganan menyerupai ketika ini maka sanggup dikatakan pemerintah tidak tanggap terhadap tragedi yang telah merugikan masyarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi, mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional, dan merusak sumber daya alam yang dalam Undang-Undang Dasar 45 harus dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Manajemen informasi terkait asap di Riau dan sekitarnya masih jelek dan kurang koordinasi. Ada satu dua informasi wacana rencana dan eksperimen menciptakan hujan buatan, tetapi itu hanya penyelesaian parsial dan terkesan main-main. Apalagi informasi wacana hal itu tidak resmi, banyak versi, dan tidak sanggup diverifikasi.

Sumber detik.com

Bagikan Artikel ini