Mendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Bpkp Bahas E-Planning Bersama Walikota Risma

Foto: Mendagri, KPK dan BPKP Bahas e-Planning Bersama Walikota Risma/ Bisma detikcom

Jakarta -Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan pertemuan dengan beberapa forum dan Walikota Surabaya untuk memaparkan e-planning di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dalam program yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dihadiri oleh perwakilan pimpinan KPK Basaria Panjaitan, Kepala BPKP Ardan Adiperdana dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

"Ini pemaparan kita lakukan semoga lembaga-lembaga pemerintah tidak usah jauh-jauh keluar negeri untuk studi banding duduk kasus transparansi keuangan daerah. Cukup berguru dari tempat ibarat Surabaya," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dikala membuka rapat di kantornya, Kamis (21/7/2016).

Sedangkan perwakilan pimpinan KPK Basaria Panjaitan menyampaikan kiprah KPK dikala ini fokus pada pencegahan dan monitoring kepada lembaga-lembaga pemerintah. Namun, penegakan aturan dan penindakan tetap menjadi sentra perhatian bagi KPK. Apalagi dikala ini ada 6 provinsi yang menjadi fokus khusus oleh KPK alasannya ialah banyaknya masalah korupsi.

"Sesuai kiprah KPK itu sendiri melaksanakan pencegahan dan monitoring kementerian dan lembaga. Fokus khusus ada 6 provinsi yang menjadi perhatian. Sumut, Riau, Banten, Papua, Papua Barat dan Aceh.Yang ingin dibenahi 34 provinsi tapi 6 jadi fokus. Core bisnis KPK ialah penindakan dan penegakan hukum. Harus represif. Pencegahan ialah concern KPK sekarang," kata Basaria

"Masalah e-planning, recruitment, pengarahan training kepada inspektorat. Dana desa kita kita minta santunan kepada kepolisian. Kita minta BPKP supaya benar-benar mengawasi ini, alasannya ialah KPK tidak ada di seluruh provinsi. Apapun yang kita lakukan, semua yang kita lakukan ialah supaya masyarakat sejahtera. Jangan ada rasa enggak yummy antar lembaga," Basaria.

Mendagri, KPK dan BPKP Bahas e-Planning Bersama Walikota Risma

Sedangkan Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyampaikan siap membantu KPK walaupun berbeda dengan KPK dalam hal tugas. Karena pada esensinya BPKP melaksanakan pengawasan akuntanbilitas. Sesuai dengan amanat presiden, pengawasan tersebut ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

"Esensi yang harus dilakukan ialah mengawasi akuntabilitas. Sangat spesifik diperkenalkan bahwa pengawasan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Ini sesuatu paradigma gres di pengawasan. Ada 2, yaitu consulting and assurence semua aktifitas pengawasan ialah bersifat preventif. Kami apresiasi upaya dalam rangka peningkatan pengawasan termasuk penganggaran," kata Ardan.

Walikota Risma

Sumber detik.com

Bagikan Artikel ini