Ancaman Di Balik Populisme

Aksi mahasiswa di aneka macam kawasan yang tak terprediksi (Foto: Rinto Heksantoro)
Jakarta -

Dari sekian tanda-tanda umum populisme: khawatir terhadap ancaman budaya, kritis kepada elite politik, dan kecewa dengan kondisi ekonomi. Gejala pertama dan kedua telah berhasil bertransformasi menjadi demonstrasi besar-besaran di Indonesia. Tiga tahun kemudian kita melihat gerakan 212 berunjuk rasa di Monas menuntut Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dibui alasannya ialah tuduhan penistaan agama.

Belum genap dua bulan kita membaca informasi ihwal pengepungan asrama Papua di Surabaya oleh oknum ormas dan aparat. Dan, beberapa pekan belakangan ini mahasiswa dan pelajar di seluruh Indonesia turun ke jalan untuk menolak pelemahan KPK dan pengakuan beberapa Rancangan Undang-Undang inisiatif dewan perwakilan rakyat dan pemerintah.

Pemerintah tidak bisa memprediksi seluruh demonstrasi itu alasannya ialah terjebak dalam fenomena gunung es. Terlihat kondusif dari luar, padahal berpotensi mengancam dari dalam. Jauh di dalam gunung es itu terakumulasi problem ketidakadilan yang merupakan salah satu benih populisme. Ahok kalah dalam Pilkada DKI bukan alasannya ialah yang bersangkutan salah mengutip Al-Maidah, namun alasannya ialah umat muslim di DKI merasa diperlakukan tidak adil oleh Ahok. Papua bisa bergejolak hingga hari ini bukan alasannya ialah panggilan "monyet" dan "babi", melainkan sikap rasis yang selama ini diterima masyarakatnya.

Dalam seluruh demonstrasi itu juga terkandung retorika pecah-belah. Isu yang berkembang mulai dari "pribumi versus non-pribumi", "papua versus non-papua", "TNI versus Polri" hingga yang paling gres "elite versus rakyat". Tulisan ini coba mengingatkan pemerintah atas kemungkinan terjadinya demonstrasi dan upaya mencerai-beraikan yang lebih besar lagi alasannya ialah tanda-tanda ketiga populisme: kecewa dengan kondisi ekonomi.

Sulit Diprediksi

Hari ini kondisi lingkungan strategis lebih sulit diprediksi. Belum usang Eropa melarang penggunaan minyak kelapa sawit yang notabene menjadi komoditas utama Indonesia. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok juga masih berlangsung. Bahkan ada kemungkinan harga minyak melambung tinggi apabila terjadi perang antara Arab Saudi dan Iran beberapa tahun ke depan.

Kalaupun ada yang bisa diprediksi, sejarah mencatat dua; pertama, populisme selalu berkembang pascakrisis ekonomi. Dalam konteks Indonesia, walaupun terakhir kali mengalami krisis ekonomi pada 1998. Dari beberapa indikator yang disebutkan Funke et al (2019) dalam Going to Extremes: Politics After Financial Crises 1870–2014, Indonesia memenuhi hampir semua. Kita telah melihat polarisasi dan fragmentasi sosial di masyarakat. Kita sering mendengar para pengusaha yang mengeluhkan ketidakpastian ekonomi. Terakhir di headline media-media arus utama banyak indikasi bahwa rezim makin kesulitan mengelola Negara.

Kedua, sejarah juga mencatat bahwa kebijakan ekonomi yang populis mempunyai konsekuensi negatif di masa depan. Dalam Macroeconomics of Populism, Dornbusch dan Edwards (1991) memetakan rujukan dikala rezim mengambil kebijakan ekonomi yang populis.

Dalam tahap pertama, pertumbuhan ekonomi didasarkan pada konsumsi. Permintaan domestik memang meningkat, tetapi nilai impor juga meningkat alasannya ialah masyarakat lebih konsumtif. Dalam tahap kedua, utang dan inflasi meningkat alasannya ialah terpengaruh perubahan nilai tukar. Dalam tahap ini, defisit anggaran mulai terlihat.

Dalam tahap ketiga, utang dan inflasi makin meningkat, modal gila keluar dan penerimaan pajak berkurang. Terakhir, rezim mengurangi dan bahkan mencabut subsidi kepada masyarakat. Biasanya demonstrasi besar muncul sehabis tahap ini.

Dalam konteks Indonesia, tampaknya kita sedang berada dalam tahap kedua atau ketiga. Kita harus mengakui kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah hari ini cenderung populis. Pembangunan infrastruktur, penguatan BUMN, nasionalisasi Freeport, pemindahan ibu kota, dan yang paling gres subsidi bagi pengangguran memang mempunyai kesan pro-rakyat dan pemerataan ekonomi.

Tetapi menyerupai fenomena gunung es yang disampaikan di awal, jauh di balik segala kebijakan ekonomi yang populis itu tersimpan kepentingan elektoral. Pragmatisme ini memelihara kekerabatan patron-klien gres yang merusak dari dalam dan menyuburkan benih populisme yang lain: ketimpangan.

Lebih Kompleks

Jika dalam kekerabatan patron-klien klasik transaksi antara si patron dan si klien lebih berupa hal materi (uang, barang, jabatan, dan program), maka dalam kekerabatan yang gres transaksinya lebih kompleks alasannya ialah berupa hal materi dan non-materi. Hal non-materi ini bisa dalam bentuk pengurangan dan pengampunan aturan kepada koruptor, perlakuan istimewa kepada individu dan entitas tertentu dan perlakuan diskriminatif kepada oposisi.

Dalam konteks pelemahan KPK, ada indikasi bahwa rezim menunjukkan "ruang abu-abu" kepada oknum-oknum pegawanegeri dan politisi biar sanggup melaksanakan operasi senyap alasannya ialah forum bersangkutan mengganggu kekerabatan patron-klien yang selama ini terpelihara.

Makin populis kebijakan ekonomi, makin berpengaruh kekerabatan patron-klien ini, makin terpelihara juga korupsi di bundar kekuasaan. Korupsi tidak saja menciptakan eksistensi bandit pangan, energi, dan lain-lain sulit diberantas di Indonesia. Korupsi menjadi penyebab kurangnya investasi dan kaburnya modal gila di Indonesia. Maka anggapan bahwa OTT KPK menciptakan lesu ekonomi Indonesia tidaklah tepat. Justru forum bersangkutan coba memutus jejaring patron-klien yang korup tadi.

Hubungan patron-klien yang demikian juga menciptakan apa yang disebut ekonom Prancis, Thomas Piketty (2018) dalam Brahmin Left and Merchant Right sebagai "kebangkitan elitisme". Dampak elitisme yang paling berbahaya ialah makin lebarnya ketimpangan di masyarakat. Oleh alasannya ialah susukan ekonomi dan pendidikan dikuasai dan dinikmati segelintir orang yang berada dalam kekerabatan patron-klien tadi.

Elitisme juga menjadikan masyarakat terbagi ke dalam kelas-kelas sosial dan ekonomi tertentu: "kelompok berpendidikan tinggi dan rendah" dan "kelompok berpenghasilan besar dan kecil". Tetapi dalam konteks Indonesia, pembagian ala Piketty ini tidak berlaku, namun lebih berupa "kelompok yang berada dalam kekerabatan patron-klien" dan "kelompok yang berada di luar". Pembagian ini terlihat terang selama demonstrasi mahasiswa dan pelajar kemarin.

Kelompok dan elite mahasiswa yang bersahabat dengan bundar kekuasaan bukanlah representasinya. Melainkan kelompok-kelompok yang berada di luar bundar kekuasaan --meminjam istilah yang viral kemarin: BEM Universitas dan Fakultas, Wibu, K-Popers, Youtubers, Mahasiswa Apatis, Aktivis Lingkungan, Aktivis LGBT dan bahkan pelajar STM.

Pemerintah harus sadar, apabila kebijakan ekonomi yang populis terus diambil kekerabatan patron-klien dan elitisme akan terus berkembang. Jika di kemudian hari terjadi demonstrasi yang lebih besar, yang turun bukanlah segelintir klien dan elite yang diuntungkan. Sebaliknya, orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan dan ketimpangan mereka.

Denny Indra Sukmawan Direktur Lingkar Studi Strategis

Tulisan ini ialah kiriman dari pembaca detik, isi dari goresan pena di luar tanggung jawab redaksi. Ingin menciptakan goresan pena kau sendiri? Klik di sini sekarang!

Sumber detik.com

Bagikan Artikel ini